Pemimpin BRICS Kecam Serangan ke Gaza dan Iran, Minta Reformasi Lembaga Internasional
Pemimpin negara-negara anggota BRICS pada hari Minggu (6/7/2025) menyampaikan kecaman terhadap serangan yang terjadi di Gaza dan Iran. Mereka juga menyerukan reformasi mendesak terhadap lembaga-lembaga internasional. Dalam forum yang semakin menjadi pusat perhatian dunia, BRICS menunjukkan posisi sebagai poros baru dalam diplomasi multilateral, mengingat meningkatnya konflik dan ketegangan perdagangan global.
Dalam pidato pembukaan KTT BRICS di Rio de Janeiro, Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menarik garis sejarah ke Gerakan Non-Blok era Perang Dingin—sebuah aliansi negara-negara berkembang yang menolak tunduk pada kutub kekuatan global. Ia menyatakan bahwa BRICS adalah pewaris sah dari Gerakan Non-Blok. "Ketika multilateralisme sedang digempur, kemandirian kita sekali lagi diuji," ujarnya.
BRICS kini mencakup lebih dari 50% populasi dunia dan menyumbang 40% dari output ekonomi global. Sejak pertemuan puncak pertamanya tahun 2009 yang hanya diikuti oleh Brasil, Rusia, India, dan China, kelompok ini telah berkembang pesat. Pada 2024 lalu, BRICS menerima tambahan anggota seperti Mesir, Ethiopia, Indonesia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.
Keikutsertaan Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam forum ini menandai debut negara Asia Tenggara tersebut di level pemimpin BRICS. Namun, dinamika internal tampak kompleks: Presiden China Xi Jinping tidak hadir dan hanya mengutus Perdana Menteri Li Qiang, sementara Presiden Rusia Vladimir Putin mengikuti secara daring akibat status hukumnya di Mahkamah Pidana Internasional.
Meski begitu, sejumlah kepala negara seperti Narendra Modi (India) dan Cyril Ramaphosa (Afrika Selatan) hadir langsung dalam diskusi yang berlangsung di Museum Seni Modern Rio. Lebih dari 30 negara dilaporkan telah mengajukan minat untuk bergabung atau menjalin kemitraan dengan BRICS.
Kekuatan dan Tantangan
Perluasan keanggotaan memberikan bobot diplomatik baru pada BRICS yang ingin menjadi suara utama negara-negara berkembang, serta memperkuat desakan untuk mereformasi Dewan Keamanan PBB dan Dana Moneter Internasional (IMF). Lula menegaskan bahwa jika tata kelola global tidak mencerminkan realitas multipolar abad ke-21, maka BRICS harus menjadi penggeraknya. Ia juga mengkritik kegagalan perang-perang yang dipimpin AS di Timur Tengah.
Dalam pernyataan bersama yang dirilis Minggu sore, para pemimpin mengecam serangan terhadap infrastruktur sipil dan fasilitas nuklir damai di Iran sebagai pelanggaran hukum internasional. Mereka juga menyampaikan "keprihatinan mendalam" atas penderitaan rakyat Palestina akibat serangan Israel ke Gaza, serta mengecam serangan teroris di wilayah Kashmir yang dikelola India.
Dalam isu perdagangan, BRICS memperingatkan bahwa tren kenaikan tarif—secara tidak langsung merujuk pada kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump—mengancam stabilitas perdagangan global. Kelompok ini juga mendukung Ethiopia dan Iran untuk menjadi anggota WTO, serta mendesak pemulihan segera mekanisme penyelesaian sengketa dagang badan tersebut.
BRICS juga menyetujui inisiatif uji coba BRICS Multilateral Guarantees dalam lingkup Bank Pembangunan Baru (NDB) guna menekan biaya pembiayaan dan memperkuat investasi di negara anggota.
Isu Kecerdasan Buatan dan Perubahan Iklim
Dalam pernyataan terpisah mengenai kecerdasan buatan, para pemimpin menegaskan pentingnya perlindungan terhadap penggunaan AI tanpa izin, pengumpulan data berlebihan, serta perlunya sistem pembayaran yang adil.
Brasil, yang akan menjadi tuan rumah Konferensi Iklim PBB pada November mendatang, memanfaatkan KTT BRICS ini untuk menegaskan bahwa negara-negara berkembang pun serius menangani isu perubahan iklim—bertolak belakang dengan sikap Presiden Trump yang memilih mengerem agenda hijau AS.
Dalam pertemuan bilateral di Rio, China dan UEA mengisyaratkan komitmen investasi pada Tropical Forests Forever Facility, inisiatif konservasi hutan tropis yang tengah dikembangkan Brasil, menurut dua sumber yang mengetahui diskusi tersebut.
